Tak Penuhi KHL, KSPI Tolak Kenaikan UMP 8,51%

Oleh: M. Aulia Rahman

Mataraminside.com, Jakarta – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sekitar 8,51 persen mendapat respons Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, kenaikan itu sebenarnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. “Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar,” ujarnya, Sabtu (19/10).

Ia menuturkan, KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.

Menurut dia KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional yang ada 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru seharusnya berjumlah 84 item.

Iqbal menegaskan, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10-15 persen. “Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51%,” tuturnya.

Iqbal menyatakan, pada UU Ketenagakerjaan telah diatur mengenai dasar hukum kenaikan UMP/UMK, yakni harus menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

Maka dari itu KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku.

Sebagai langkah tindak lanjut, Iqbal berniat kembali menemui Presiden Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober lalu. (PS/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.