RUU Pesantren, Ini Enam Rekomendasi PBNU 

Oleh: Ahmad ZR

Mataraminside.com, Jakarta – Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah untuk tidak mendominasi dalam Rancangan Undang-Undang Pesantren (RUU Pesantren). Sebab, kata Helmy, pemerintah memiliki UU Sisdiknas yang mengatur sistem pendidikan secara umum.

“Kita maknai juga pesantren merupakan pusat peradaban, di mana ajaran-ajaran tentang Islam yang ramah, Islam yang damai, pembentukan karakter, dan kepribadian itu dikeluarkan melelui pondok pesantren,” kata Helmy di Jakarta, Selasa (10/9).

Helmy menjelaskan, PBNU mengusulkan tiga hal mengenai RUU Pesantren. Pertama, tetap menjaga kemandirian pesantren. Kedua, UU ini harus dijadikan payung hukum yang bisa menangkal gerakan radikalism dan terorisme. Ketiga, pesantren menjadi pusat peradaban.

“Jadi, jangan sampai nanti ada pesantren yang justru mendapatkan pembiayaan dari luar negeri dan dia mengajarkan ajaran yang jauh dari kekhasan itu sendiri. Saya kira kita semua bisa menengarai fenomena itu,” katanya.

Helmy mengkritik beberapa pasal yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi dan mengatur kurikulum pesantren. Di antaranya adalah pasal 32-34 dan pasal 20. Terlebih lagi ada beberapa materi inti yang menjadi keinginan Pesantren dalam draf RUU itu tidak dicantumkan.

“Saya kira pemerintah tidak bisa secara serta merta malakukan standarisasi pesantren, karena ada tiga entitas yang dilibatkan dalam RUU Pesantren, yakni Pesantren, Majelis Masyayikh dan Pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, PBNU menilai bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak layak untuk diteruskan, apalagi jika benar akan disahkan pada September 2019 ini. Menurut PBNU pada beberapa pasal yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi dan mengatur kurikulum pesantren, di antaranya adalah pasal 32-34 dan pasal 20.

“Kalau materi itu tidak masuk dalam pesantren, dalam pandangan NU tidak layak RUU ini dilanjutkan pembahasan, harus ditunda,” kata Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Robikin Emhas saat Rapat dengar Pendapat dengan Panja RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan di Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8).

Oleh karena itu, kata dia, NU memberikan enam rekomendasi terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut. Pertama, RUU Pesantren hadir untuk memberikan pengakuan, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkannya kekhasanya.

Kedua, memberikan peran pesantren yang lebih besar dan konkrit dalam upaya pembangunan di bidang agama, pendididikan dan pembeedayaan masyarakat. Ketiga, UU hadir untuk penguatan kualitas pendidikan pesantren, termasuk pengakuan tradisi akademik pesantren.

Keempat, UU tidak meredupkan nilai dan keunggulan khas pesantren. RUU juga jangan sampai pintu masuk untuk formalisasi dan penyeragaman pesantren.

Kelima, UU tidak melemahkan watak independensi pesantren, tidak boleh mengintervensi pesantren termasuk menerjemahkan dan tata kelola keuangan pesantren. RUU jangan menciptakan kerumitan birokrasi baru.

Keenam, UU harus mencegah penyalahgunaan pesantren untuk indoktrinasi terorisme, pengembangan intoleransi dan penolakan konsensus kebangsaan atas nama agama. (Aza/Ru)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.