RUU P-KS Belum di Bahas, Komisi VIII DPR Masih Fokus ke RUU Pesantren

Oleh: Ahmad ZR

Mataraminside.com, Jakarta -Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak tergesa-gesa. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, Komisi VIII hingga kini masih fokus membahas RUU Pesantren.

“Kita melihat prosedurnya sampai sekarang Panja terus bekerja, namun beberapa hari terakhir masih konsentrasi pada RUU Pesantren. Sehingga nampaknya perlu pendalaman,” kata Taher usai rapat bersama Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengatakan, Fraksi PAN DPR RI menolak RUU P-KS karena banyak pasal yang telah diatur dalam undang-undang yang beririsan, seperti UU KUHP, UU TPPO, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, ujarnya, RUU PKS posisinya lex specialis, sementara lex specialis tidak boleh bertentangan dengan lex generalis.

“Jadi pasal-pasal yang ada dalam RUU P-KS itu harus merujuk pada KUHP. Sementara pasal-pasal yang ada di KUHP itu sudah berubah, jadi RUU P-PKS nanti dulu,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Didin Hafidhuddin mengatakan RUU P-KS harus mendatangkan kemaslahatan, bukan justru menambah kemudharatan. Terlebih, kini angka perceraian lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

“Saya kira RUU P-KS harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, karenanya saya usul nama ini menjadi RUU Ketahanan Keluarga. Saya lebih setuju daripada hanya membahas masalah seksual saja, meskipun itu bagian dari kehidupan kita,” ujarnya. (Aza/Rul)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.