Rapor Menteri Jokowi, Menteri ESDM Ignasius Jonan Dapat Nilai 4,5

Oleh: Ahmad ZR, Suandri Ansah

Mataraminside.com, Jakarta – Target Indonesia untuk mencapai posisi energi baru terbarukan (EBT) terhadap bauran energi sebesar 23 persen pada 2025, masih jauh panggang dari api. Saat ini, posisi energi fosil terhadap bauran energi mencapai 88 persen, sedangkan EBT baru 12 persen saja (data Kementerian ESDM per 2018).

Kementerian ESDM masih berani menggunakan sumber energi fosil semacam batu bara. Alih-alih menguranginya, porsi batu bara dalam bauran energi untuk pembangkit listrik di Indonesia justru meningkat dari 57,22 persen pada 2017, menjadi 60,5 persen pada Mei 2019.

Atas kegagalan tersebut, rapor kinerja Kementerian ESDM pun diganjar dengan nilai merah. Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, memberikan skor 4 untuk pemerintahan Jokowi dalam pengelolaan ESDM, terutama di sektor energi.

“Itu berarti termasuk di dalamnya (kegagalan) Jokowi dan menteri ESDM paling tidak. Kalau kita lihat di pembaruan energi masih didominasi batu bara, produksi batu bara malah naik, padahal di era ini harusnya turun,” kata Tata ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/10).

Selain itu, dia menilai Kementerian ESDM masih dikendalikan oleh beberapa perusahaan energi batu bara di bawah Luhut Binsar Panjaitan. Maka itu, dia mengatakan Jokowi harus menjalankan remedial test di periode kedua.

“Kita lihat apakah dia (Jokowi) mampu melakukan itu, walaupun beberapa tanda kan menunjukkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena pemberantasan korupsi dengan oligarki batu bara ini sangat berkaitan,” tuturnya.

Sementara, untuk memutuskan “lingkaran setan”, mereka punya kekuasaan, berbisnis batu bara dan orientasi bisnisnya menjalani politik. Tata menjelaskan, salah satu instansi yang dapat memutus ‘lingkaran setan’ ini adalah KPK.

“Tapi KPK sekarang sedang dilemahkan. Kita lihat bagaimana elite politik ini punya kecenderungan yah, di sana (istana) maupun dari DPR,” katanya.

Maka itu, di periode kedua Jokowi, proyeksi menteri SDM harus bisa membebaskan oligarki, memiliki kompetensi dan independensi. Apabila masih dikendalikan oleh oligarki dan tidak punya keberanian, menteri baru akan melakukan kebijakan yang sama dengan para pendahulunya.

“Kedua, transisi energi yang ambisius. Jadi kita kan tertinggal jauh dalam energi terbarukan ini, bahkan dibandingkan dengan negara asia belakangan ini seperti Thailand, Filipina malaysia, bahkan Vietnam, kita tertinggal jauh,” katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, juga menilai menteri ESDM belum berkinerja baik. Dia pun hanya memberikan nilai 4,5 untuk Jonan.

“Alasannya, tidak dapat mendatangkan investasi karena budaya korupsi yang kental dan profil Jonan sebagai menteri ESDM tidak pas. Akibatnya kebijakan menjadi ugal-ugalan,” kata dia.

Sementara, peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, memberi nilai 5 untuk kinerja Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pasalnya, banyak sekali keluhan tidak adanya pelonggaran soal feeding tarif agar energi terbarukan bergairah.

“Ini (energi terbarukan) enggak bergerak, cuma jadi potensi,” ujarnya.

Berdasarkan pemaparan tiga pengamat di atas, nilai rata-rata untuk rapor kinerja Menteri Jonan adalah 4,5. (*/Dry/AIJ/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.