Presiden Jokowi di Minta Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat Karhutla

Oleh: Muhajir

Mataraminside.com, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan belum padam. Akibat karhutla, jutaan rakyat susah dan  kesehatan terancam. Belum lagi dengan keluhan negara tetangga yang tanpa dosa dikirimi kabut asap hingga membuat kualitas udara dalam kadar berbahaya.

Komisi IV DPR merasa gerah dengan langkah Pemerintah Joko Widodo yang terkesan lamban mengatasi peristiwa ini. Menurut DPR, ada faktor faktor kesengajaan dan melibatkan perusahaan besar, baik di Kalimantan maupun Sumatera.

“Tujuan mereka ingin memperluas lahan dengan efisien dan murah,” ujar Andi Akmal Pasluddin, Selasa (17/9).

Andi masih menyimpan rapat-rapat nama-nama perusahaan yang terlibat. Namun dia memastikan Komisi IV sudah memiliki data-datanya.

“Dalam kesempatan ini nanti, Komisi IV akan membuka ke publik perusahan besar mana yang sengaja membakar lahan ke publik,”kata anggota DPR, Andi Akmal Pasluddin, Di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).

Meski sudah banyak yang tertangkap, tapi masih banyak juga yang nekat membakar hutan. “Makanya kita harap pemerintah tidak pandang bulu memindak pelaku pembakar hutan,” paparnya.

Siti Nurbaya Gagal Atasi Karhutla

Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo, menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah gagal dalam menjaga kelestarian hutan. “Hutan kita terbakar disebabkan karena pengawasan dari KLHK tidak baik. Harusnya KLHK itu tegas. Dana untuk mereka juga besar, untuk apa saja selama ini?,” tegas Bambang di Gedung DPR, hari ini.

Karhutla saat ini sudah meluas ke Sumatera dan sepertiga Kalimantan. Ini mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Bahkan berdampak ke kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pariwisata.

“Jangan hanya pencitraan saja ngomong kebakaran hutan dan lahan sudah turun, tapi nyatanya berulang lagi. Ini bukti Kementerian LHK gagal. Kami sangat prihatin akan hal ini.,” ujarnya.

Sementara, anggota Komisi V, Syarif Abdullah Alkadrie, juga menyesalkan lambatnya pemerintah dalam menangani karhutla. Ini bukan kali pertama, setiap memasuki musim kemarau selalu terjadi kebakaran.

“Kami harap ada tindakan tegas dari yudikatif dan eksekutif. Pasalnya, banyak persolan karhutla yang bebas di pra peradilan. Kami minta ada ketegasan dan ada persepsi yang sama atas penegakan hukum di negeri ini,” kata dia.

Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah pemerintah abai terhadap bencana tahunan tersebut. Padahal beberapa pemerhati lingkungan telah memberi peringatan. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang memperingatkan tentang kemarau dan potensi kebakaran.

“Tapi tidak antisipatif. Tidak ada langkah langkah antisipasi. Sehingga ketika sudah kebakaran, baru kita sibuk bagaimana cara memadamkan,” ujar Andi Akmal.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut hingga 31 Agustus lalu, karhutla di Indonesia telah menghanguskan sekitar 238 ribu hektare lahan dan hutan. Dari jumlah itu, 80 ribu hektare di antaranya adalah lahan gambut. (EP/Rul)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.