PBB: 600.000 Etnis Rohingya di Bawah Risiko Genosida

Oleh: Nurcholis

Mataraminside.com, Rakhine – Kondisi etnis Muslim Rohingya masih sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari Senin melaporkan Muslim Rohingya yang tersisa di Myanmar masih menghadapi “risiko serius genosida”, memperingatkanpemulangan (repatriasi) satu juta orang yang telah diusir dari negara itu oleh militer tetap “mustahil”.

Misi pencarian fakta ke Myanmar, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia, tahun lalu mengatakan, operasi militer pada 2017 sebagai “genosida” dan menyerukan penuntutan para jenderal tinggi yang terlibat, termasuk panglima militer Min Aung Hlaing.

Dalam sebuah laporan yang cukup memberatkan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu mengatakan setidaknya 600.000 Rohingya hidup di bawah penyiksaan dan dalam kondisi ‘menyedihkan’ di wilayah itu, kutip AFP.

“Myanmar terus menyembunyikan niat genosida dan Rohingya tetap di bawah risiko serius genosida,” demikian laporan para penyelidik, pada Senin (16/9).

Negara itu telah ”menyangkal kebiadaban mereka, memalsukan fakta, menolak untuk bekerja sama dalam menyelidiki pelanggaran, menindas, dan merebut tanah Rohingya,” demikian laporan akhir tentang Myanmar akan disampaikan hari Selasa ini di Jenewa, Swiss.

Sekitar 740.000 etnis Rohingya telah melarikan diri dari desa-desa yang dibakar. Isi laporan juga menyebutkan adanya tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan di perbatasan pada kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh – tempat di mana korban selamat dari gelombang penganiayaan tahun 2017.

‘Kejahatan perang’

Misi itu mengulangi seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau untuk membentuk pengadilan, seperti bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Tim pencari fakta mengatakan, telah memiliki daftar rahasia berisi lebih dari 100 nama. Termasuk para pejabat yang diduga terlibat dalam aksi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Myanmar, di samping enam jenderal yang disebutkan secara terbuka tahun lalu.

Penyelidik PBB juga mendesak perusahaan asing untuk memutuskan hubungan bisnis dengan Myanmar, selain menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membantu pengembangan dan investasi di Rakhine.

Etsni Rohingya digambarkan sebagai masyarakat paling teraniaya di dunia. Penduduk yang mayoritas adalah Muslim itu telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade, namun pemerintah memandang mereka sebagai “imigran ilegal.” Undang-Undang tahun 1982 di Myanmar telah menolak tegas hak kewarganegaraan mereka.

Sebanyak 1,1 juta penduduk muslim Rohingya tinggal di kawasan yang oleh dunia Barat dikenal dengan sebutan Burma itu.

Laporan resmi  Tim Pencari Fakta PBB bulan Agustus mengatakan, militer Myanmar atauTatmadaw bermaksud melakukan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya ketika mereka mengusir ratusan ribu etnis itu pada tahun 2017.

Pelapor Khusus PBB, Yanghee Lee mengatakan Myanmar “tidak melakukan apapun” untuk menghentikan kekerasan dan penganiayaan etnis Rohingya.

Namun juru bicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menolak temuan tim PBB, dan menyebut PBB menuduh secara “sepihak.”

Pengacara hak asasi manusia Australia dan anggota panel PBB Christopher Sidoti dalam sebuah laporan mengatakan warga Rohingya yang masih tinggal di negara itu berisiko dan terancam dengan genosida.

Dia mengatakan satu juta pengungsi Rohingya, sebagian besar di Bangladesh, tidak akan dapat kembali ke tanah air mereka.

Selain itu, Christopher mengatakan organisasinya telah menyetujui bukti yang dikumpulkan dari hampir 1.300 wawancara dengan saksi tentang penindasan di Myanmar, sebagai bukti dan dukungan untuk penuntutan di pengadilan internasional.

Pengadilan Pidana Internasional melaporkan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki pengusiran kelompok etnis Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

Panel PBB juga telah menyerukan penuntutan terhadap jenderal-jenderal tinggi di Myanmar, termasuk panglima angkatan darat, Jenderal Min Aung Hlaing, karena aksi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.  (CK/Rul)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.