Pak Harto Saat Memerintah Menjalankan Tiga Intisari Pancasila

Oleh: Ahmad ZR

Mataraminside.com, Jakarta – Setiap rezim berbagai macam cara dalam memaknai pancasila. Tak terkecuali mantan presiden Soeharto dengan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4.

Namun di era reformasi P4 ditiadakan. Pembahasan pancasila hanya seputar tanggal lahir, siapa penemunya, klaim paling pancasilais, dan sebagainya, namun tidak berkutat pada nilai-nilai luhur Pancasila seperti dijalankan Pak Harto.

“Padahal, kalau kita peras Pancasila itu mengandung tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera,” kata mantan Kepala BPIP, Yudi Latif kepada Indonesia Inside, Selasa (10/9).

Bahkan, lanjut dia, jatuh bangunnya suatu peradaban ditentukan oleh tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera. “Kemudian, dari ketiga ini kunci suatu peradaban adalah ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan, tata nilai dalam Pancasila terletak pada sila 1, 2 dan 3. Dalam sila tersebut mengandung keyakinan jiwa, karakter, visi, mental, dan spirit bangsa Indonesia atau disebut dengan ranah mental-kultural.

“Seperti kata iman yang berarti kepercayaan ini berasal dari bercahaya. Sehingga orang yang beriman memiliki pancaran positif, inilah spirit dari tata nilai,” katanya.

Dalam konteks ajaran Islam, tata nilai tersebut dijalankan dengan menjaga hubungan dengan Allah (hablum mina Allah), menjaga hubungan dengan manusia (hablum minan naas), dan menjaga hubungan dengan alam, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan (hablum minal alam). Alquran dan Alhadits telah banyak menjelaskan untuk menjaga ketiganya dalam rangka menjaga tata nilai.

“Nah, dari ketiga ini porosnya adalah gotong royong. Semangat gotong royong seperti era Pak Harto ini penting dihidupkan kembali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Tak kalah penting, intisari kedua adalah tata kelola. Hal ini penting dalam menjalankan politik kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai sila ke empat dalam Pancasila.

“Saat ini banyak orang yang baik dan bermoral, tapi karena tata kelolanya lemah, akhirnya dia ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata dia.

Uniknya, jelas Yudi, tata kelola ini diapit oleh sila ketiga dan sila kelima. Maknanya, tata kelola pemerintahan tidak akan dapat dijalankan jika persatuan Indonesia masih rapuh dan keadilan sosial sangat timpang.

“Makanya, saya sering katakan dalam berbagai forum dan kesempatan, Indonesia ini tidak kurang dengan keragaman, Indonesia kurang persatuan,” ujarnya.

“Bagaimana mungkin orang Papua yang kuliah di Surabaya bergabung lagi dengan asrama Papua, sehingga mereka tidak banyak mengenal suku lain. Artinya, politik kebudayaan kita masih rendah,” katanya melanjutkan.

Sedangkan makna tata sejahtera dalam sila kelima adalah ranah material, dimana pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan pengelolaan ekonomi yang tepat sesuai amanah undang-undang. Menurut dia, Pancasila tidak anti pasar (market), namun pembagian kue ekonomi harus merata.

“Sehingga, semuanya mengarah pada pembangunan eksklusif,” tuturnya.

Ia mengatakan, investasi kemakmuran oleh pemerintah bukan hanya karena rasa iba dan simpati kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu mendorong investasi ke dalam inovasi dan menciptakan pasar.

“Jika pemerintah memberikan kail, efek jangka panjangnya harus diperhatikan dan dengan inovasi yang ada mampu menjadikan semua sektor ekonomi bangkit. Inilah yang dinamakan pembangunan ekonomi inklusif,” katanya. (HMJ/RU)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.