KPK: Ada Sejumlah Potensi Masalah di Dana Desa

Oleh: Rudi Hasan

Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Mataraminside.com, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sejak lama mengenai dana desa. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut ada sejumlah potensi masalah terkait dana itu.

Pertama yakni potensi masalah dalam regulasi. Dia bilang, regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan belum lengkap dalam pengelolaan keuangan desa

“Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri,” ujar Febri di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Regulasi dana desa bermasalah, kata dia. Sebab formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 dianggap kurang berkeadilan.

“Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih,” kata Febri.

Selanjutnya yakni potensi masalah tata laksana karena kerangka waktu atau timeline siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Febri bilang, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia.

“APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa,” imbuh Febri.

Hal tersebut membuat tansparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Sebab kata Febri, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. (Aza/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.