Jubir KPK: Pengawasan Dana Desa Masih Rendah

Oleh: Rudi Hasan

Mataraminside.com, Jakarta – Munculnya desa fiktif di Sulawesi Tenggara menyadarkan semua pihak. Bahwa ada oknum yang sengaja membuat hal itu untuk mendulang pundi-pundi dana desa.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya sejak lama melakukan kajian tentang ini. Tepatnya saat Rp20 triliun dana desa digelontorkan pada 2015.

“Ada potensi masalah pengawasan, Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah,” kata Febri di Jakarta, Kamis (7/11).

Hal ini berdampak sistematis. Sebab absennya pengawasan mengakibatkan tak ada saluran pengaduan masyarakat atas dana desa. Bobroknya sistem itu terjadi di semua daerah.

“Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat juga belum jelas,” imbuh Febri.

Selain itu, ada pula potensi masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa. Sebab Febri melihatntenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi.

“Dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa,” kata dia.

Oleh karenanya, KPK merekomendasikan kepada badan/kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru. Antara lain adalah dengan merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“Dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, auditsosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah,” kata Febri. (Aza/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.