Gubernur Tak Ingin Ada Investor Abal-Abal di NTB

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

Mataraminside.com, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat welcome dengn dunia investasi. Bahkan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk selalu membantu serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor di NTB dalam mengurus segala bentuk persyaratan perizinan yang dibutuhkan.

Tumbuhnya dunia investasi di NTB, tentu akan berdampak positif bagi kemajuan daerah. Terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja baru bagi masyarakat di NTB. Sehingga akan berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Prinsipnya, pemerintah menyambut baik masuknya investasi di NTB. Namun, di satu sisi tentu pemerintah juga harus lebih selektif. Karena Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah tidak ingin ada investor abal-abal yang hanya menjadi broker saja, kemudian tidak melakukan pembangunan dan lahan menjadi mati atau tidak produktif.

‘’Kami akan membantu supaya betul-betul para investor bisa melakukan investasi, tapi kami tidak mau investasi yang abal-abal,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa Barat, H.W Musyafirin dan pejabat Pemkab Lombok Timur saat menerima jajaran PT Eco Solutions Lombok (ESL), di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (12/8).

Terkait dengan keterlambatan penerbitan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (IUPJWA) di kawasan hutan Provinsi NTB oleh PT ESL, Gubernur Zul menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena PT ESL belum membayar kewajiban kepada negara sebagai syarat utama penerbitan IUPJWA.

Pembayaran tersebut sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), untuk IUPJWA di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp3.297.458.000, sedangkan di Lombok Timur Rp3.491.700.000,- dengan total Rp6.789.153.000,-.

Besaran pembayaran tersebut dihitung berdasarkan luas area, sedangkan untuk pembayarannya langsung disetor ke kas Negara untuk selanjutnya dilakukan penerbitan IUPJWA oleh pemerintah.

Menanggapi penjelasan tersebut, pihak PT ESL di hadapan Gubernur NTB, Bupati KSB dan pejabat Pemkab Lotim beserta jajaran OPD lingkup Pemprov NTB menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada negara secepatnya. Lebih-lebih hal ini sebagai syarat untuk bisa mendapatkan IUPJWA sehingga bisa memulai proses pembangunan investasi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

‘’Pemda hanya memastikan tidak ada pelanggaran aturan, jangan sampai ada lahan tidak termanfaatkan. Banyak potensi investasi di Lotim dan Sumbawa, tapi jangan sampai di tangan yang keliru,’’ ujar Gubernur Zul.(Sid)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.