Gerindra: Perppu KPK Hak Prerogatif Presiden

Oleh: Muhajir

Mataraminside.com, Jakarta – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku menunggu Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK (Perppu KPK). Dia meminta agar masyarakat juga cermat menilai subtansi aturan tersebut jika benar-benar diterbitkan.

“Kita harus baca dulu kalaupun keluar itu perppunya bunyinya apa, bagaimana, memperkuat atau memperlemah,” kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).

Wakil Ketua MPR itu tak bisa mengintervensi Jokowi dalam penerbitan Perppu tersebut. Ini karena Perppu merupakan pandangan subjektif presiden, sehingga tak satupun golongan, partai, hingga masyarakat yang boleh mengintervensi.

“Kan beliau kepala negara itu kekuasaan Presiden yang agak sulit diintervensi, itu wilayah subjektif presiden,” kata Muzani menegaskan.

Muzani menyerahkan sepenuhnya kepada presiden apakah menganggap ini sebagai keadaan yang genting dan memaksa atau tidak. “Kalau memandang itu, ya keluarkan, kalau tidak, ya sudah,” ujarnya.

Terkait hal ini, mahasiswa menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak jika Jokowi tak membuat jajak pendapat soal penerbitan Perppu KPK. Mereka bahkan sempat memberikan tenggat hingga Senin (14/10). Ini artinya, tersisa 5 hari lagi menjelang deadline yang diberikan mahasiswa.

“Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi,” ucap Perwakilan mahasiswa bernama Dino Ardiansyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10) lalu. (EP/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.