Fraksi PDI-P Masih Berjuang  Hadirkan GBHN

Oleh: Muhajir

Mataraminside.com, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan dan MPR berkomitmen memperjuangkan terwujudnya amandemen terbatas UUD 45 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui ketetapan MPR. MPR 2019-2024 memang akan melanjutkan rekomendasi MPR sebelumnya terkait GBHN.

Namun, keputusan itu diikuti beberapa catatan. Salah satunya pelibatan publik dalam pembahasan agar tidak menuai kontroversi di kemudian hari.

GBHN juga akan dikaji terlebih dahulu melalui Badan Pengkajian MPR. Badan itu akan menggodok, mendalami, mengkaji, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

“Ketua Badan Pengkajiannya MPR RI berasal dari Fraksi PDIP. Saya kira fokus kami disana,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).

Nantinya, hasil kajian Badan Pengkajian MPR akan dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan mengenai tata cara menindak lanjuti rekomendasi MPR sebelumnya. Namun, Basarah menyebut tak mematok waktu sampai kapan kajian itu dilakukan.

Hal tersebut dikarenakan amandemen terbatas UUD 45 menyangkut konstitusi dan hajat masyarakat. Maka itu, dia menganjurkan agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kami telah menugaskan Badan Pengkajian untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya terutama menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ucap dia.

Terlebih lagi ada kelompok masyarakat yang setuju dengan wacana tersebut. Sebagian lagi ingin melalui UU, dan ada juga kelompok masyarakat yang tidak menginginkan sama sekali.

Aspirasi kelompok masyarakat itu harus didengar dijadikan bahas diskusi oleh semua fraksi. Setelah itu dibangun konsensus nasional dengan ketua umum partai dan Presiden RI.

Selain itu, dia meluruskan isu yang beredar belakangan ini bahwa amandemen terbatas akan membuat presiden dipilih oleh MPR. Basarah menyebut hanya menargetkan Pasal 3 untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dia mengatakan, perubahan UUD 45 secara terbatas itu juga tak akan mengamendemen tata cara pemberhentian Presiden. Kehadiran GBHN tak berkorelasi dalam memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Presiden.

Tak hanya itu, menghadirkan GBHN juga tak membuat MPR bisa memakzulkan Presiden jika tak menjalankannya. “Oleh karena itu tidak ada hubungannya (GBHN) dengan tata cara pemilihan Presiden. Juga tidak ada kaitannya dengan tata cara pemberhentian Presiden,” ujarnya. (EP/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.