MATARAM INSIDE

Indonesia – Dapatkan berita terbaru tentang Indonesia. Baca Breaking News on Indonesia diperbarui dan diterbitkan di Maratam Inside

Dua belas pengadopsi Sri Lanka bertanggung jawab atas pemerintah Belanda

Tim yang dipimpin oleh mantan pejabat tinggi pemerintah Jibe Justra baru-baru ini melakukan studi tentang adopsi anak dari Bangladesh, Brazil, Kolombia, Indonesia dan Sri Lanka. Adopsi berlangsung antara tahun 1967 dan 1997.

Penyalahgunaan

Tim Justra menemukan praktik seperti penculikan anak, penculikan anak, korupsi, penipuan dan pencurian dokumen, tindakan tidak etis pegawai pemerintah, dan pemindahan anak ke Belanda dengan alasan palsu.

Ini juga mengacu pada dua belas orang yang ingin memimpin negara. Menurut kuasa hukum korban, ada indikasi tegas kepada pemerintah bahwa Flash Foundation yang menyelenggarakan adopsi itu salah. Organisasi ini terkait dengan penculikan anak dan penipuan adopsi.

“Semua alarm untuk sistem ini merah, tapi pemerintah memalingkan muka. Ini hanya ditujukan untuk kepentingan orang tua asuh, bukan anak.” Menurut dia, seharusnya pemerintah bertindak melawan hal tersebut. Korban bertanggung jawab kepada negara atas pengawasan yang memadai.

Menurut De Heck, pemerintah bisa disalahkan karena tidak mengetahui siapa keluarga kandung mereka. Keluarga biologis harus memperbaiki kerusakan itu sebanyak mungkin dengan mengkompensasi tes DNA dan mencari bantuan mental, katanya. “Permintaan maaf yang dibuat oleh pemerintah sangat dihargai, tetapi permintaan maaf itu tidak memberi Anda tes DNA.”

Dengan permintaan maaf tersebut, ia merujuk pada Menteri Hukum Pertahanan Sander Decker, yang sebelumnya telah meminta maaf atas pelanggaran yang mengatasnamakan pemerintah Belanda. Dia mengakui bahwa pelecehan kemungkinan akan berlanjut karena ketidakcukupan pemerintah, tetapi mengatakan bahwa penting baginya untuk menilai apakah kerusakan telah terjadi dan apakah kerusakan tersebut harus dikompensasikan pada tingkat pribadi.

Para korban belum dibawa ke pengadilan, kata D. Heck. “Kami pertama-tama meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui surat. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan itu, kami akan pergi ke pengadilan.”

READ  Paus pilot terancam punah di Indonesia karena kelaparan