Di NTB, Pak Harto Tekankan Sistem Ekonomi Pancasila

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

Mataraminside.com, Mataram – Presiden ke-2 RI, HM Soeharto mengungkapkan pentingnya kerjasama antara petani sebagai produsen dengan pedagang sebagai penjual jasa distribusi dan masyarakat konsumen, agar sistem ekonomi itu bisa berjalan lancar sesuai alurnya.

Kalau kerjasama tersebut berhasil, maka itulah yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila yang ditekankan oleh Pak Harto. Karena sistem tersebut merupakan usaha bersama dan bersifat kekeluargaan.

Artinya bahwa melalui sistem ekonomi Pancasila ini, semua harus menikmati manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama.

‘’Itulah yang disampaikan Pak Harto di hadapan para petani NTB saat melakukan kunjungan kerja (kunker) sehari di NTB pada 15 Oktober 1987 silam. Waktu itu, Pak Harto datang bersama Ibu Tien dan rombongan dalam rangka menyaksikan panen raya bawang putih di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus peresmian Laboratorium Hepatika Bumi Gora Provinsi NTB,’’ kata tokoh masyarakat Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, H Aidir, saat ditemui Mataraminside.com, di kediamannya, Jumat sore (7/6).

Dalam kesempatan itu, cerita Aidir, Pak Harto juga menyarankan agar para petani menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD), sehingga pengadaan sarana produksi terjamin serta hasil produksi mereka dipasarkan melalui KUD supaya petani bisa memperoleh harga yang lebih baik.

Ia mencontohkan, di kota-kota waktu itu harga bawang putih antara Rp4.000-Rp5.000/kilo gram. Tapi petani di Sembalun hanya mampu menjual bawang putihnya kepada pedagang perantara sekitar Rp1.500/kilo gram. Sebab, KUD belum mampu untuk menampung produksi petani. Jadi, terdapat perbedaan yang besar antara harga yang diperoleh petani dengan harga di tingkat konsumen.

Lebih-lebih Desa Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung yang terletak di kaki Gunung Rinjani, sekitar 120 km dari Kota Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB, merupakan penghasil bawang putih yang besar di Indonesia.

Buktinya, dengan hamparan tanaman bawang putih sekarang 640 hektare dengan tingkat produksi cukup tinggi, yaitu 20-30 ton bawang putih basah setiap hektare.

Sehingga wajar Pak Harto menilai Provinsi NTB berhasil dalam melakukan berbagai terobosan, termasuk salah satunya dalam bidang pertanian.

Karenanya, Presiden Soeharto melakukan panen raya bawang putih di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Bagi masyarakat petani di daerah ini, hasil tanaman bawang putih itu jelas akan menambah luasnya kesempatan untuk penganekaragaman tanaman dan meningkatkan penghasilan petani.

‘’Bagi pembangunan kita umumnya hasil bawang putih berarti makin tercukupinya kebutuhan bawang putih dalam negeri yang waktu itu masih impor. Tapi jika tanaman ini terus dikembangkan, maka makin kecil pula impor kita karena pada akhirnya kita bisa penuhi sendiri,’’ ujar Aidir.

NTB yang dulu terkenal dengan daerah rawan pangan, kini berhasil mengirim beras ke berbagai daerah lain. Demikian pula hasil bawang putih di sini menjadi tumpuan hidup masyarat Sembalun. Desa Sembalun yang merupakan lokasi panen raya bawang putih tersebut mempunyai ketinggian 1.150 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, dan mempunyai area tanaman sawah irigasi seluas 640 hektare dan sawah tegalan 274 hektare.

Hasil bawang putih untuk tanah sawah dengan pengairan sistem irigasi rata-rata mencapai 30 ton umbi basah per hektare setiap tahun. Sedangkan sawah tegalan menghasilkan 7-10 ton umbi basah per hektare setiap tahun dengan bibit yang ditanam jenis sangga atau lokal.

Aidir menjelaskan, dari hasil bawang putih itu masyarakat Sembalun setiap tahun kala itu hanya mendapat keuntungan rata-rata Rp5 juta-Rp7 juta per hektare.

Namun, Sembalun belakangan ini berhasil menjadi daerah penghasil bawang putih dengan produksi perhektarnya mencapai 20-30 ton. Bawang putih yang ditanam jenis unggul varietas lokal Sangga dan Lumbu Hijau.

Dengan peningkatan pembangunan di bidang pertanian, maka para petani bawang putih di Sembalun dapat meningkatkan hasil produksinya hampir tujuh kali lipat yakni dari 5 ton per hektare menjadi 30-35 ton per hektare.

Karena itu, lanjut Aidir, Pak Harto waktu itu juga mengharapkan agar keberhasilan di bidang pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Untuk itu, hasil produksi pertanian ini setidaknya dapat dipasarkan dengan harga yang wajar.

‘’Harga yang berlaku di Sembalun saat itu sekitar Rp1.500 per kilo gram dirasa masih terlalu rendah oleh Pak Harto bila dibandingkan dengan harga eceran yang mencapai Rp4.000-Rp5.000 per kilogramnya,’’ ujarnya.

Itu sebabnya, lanjut Aidir, Pak Harto mengharapkan agar KUD dapat lebih berperan untuk ikut memasarkan hasil produksi bawang putih ini sehingga para petani memperoleh harga yang baik dan wajar atas hasil jerih payah mereka.

‘’Itulah pentingnya harus ada kerjasama yang baik antara petani produsen, pedagang atau pengusaha penjual jasa dan masyarakat konsumen. Sehingga petani memperoleh harga yang wajar atas hasil produksinya, para pengusaha juga mendapatkan keuntungan yang layak dan pihak konsumen tidak membayar dengan harga yang terlalu mahal,’’ ujarnya.(Sid)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.