Cina Balas Gedung Putih, Akan Batasi Visa Lebih Ketat Warga AS

Oleh: Nurcholis

Mataraminside.com, Singapura –Pemerintah Cina merencanakan pembatasan visa yang lebih ketat bagi warga negara AS yang terkait dengan kelompok anti-Cina, menurut sumber yang mengetahui pengajuan rencana pembatasan tersebut.

Rencana itu diajukan menyusul pembatasan visa serupa terlebih dahulu diterapkan oleh AS terhadap warga negara Cina seiring dengan memburuknya situasi hubungan kedua negara.

Pembatasan visa AS untuk pemerintah dan pejabat Partai Komunis Cina diumumkan pada Selasa (8/10) berkaitan dengan keyakinan AS atas kasus kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara itu, sehingga memicu sikap yang sama dilancarkan oleh Cina.

“Ini bukanlah hal yang kami ingin lakukan namun nampaknya kami tidak mempunyai pilihan lain,” ujar sumber yang tidak ingin diungkap identitasnya tersebut dikutipReuters.

Kementerian Keamanan Masyarakat Cina dalam beberapa bulan terakhir menyusun peraturan yang membatasi siapa saja yang bekerja atau disponsori oleh badan intelijen AS dan kelompok hak asasi manusia (HAM) untuk bepergian ke Cina.

Pemerintah Cina akan memberi mandat kepada penyusun rencana pembatasan visa untuk memasukkan institusi terkait militer dan intelijen AS serta kelompok HAM ke dalam daftar hitam visa Cina.

Pembatasan yang semakin ketat itu muncul di tengah-tengah perhatian pemerintah Cina akan penggunaan organisasi oleh pemerintah AS untuk mendorong aksi unjuk rasa anti-pemerintah di Cina dan Hong Kong.

Selain itu, hal ini akan menjadi pembalasan bagi aturan ketat visa AS bagi akademisi dan pejabat Cina yang diumumkan pada Mei lalu.

“Rencana pembatasan visa sudah didiskusikan lebih jauh dengan pejabat kepolisian senior beberapa bulan belakangan, namun baru akan diterapkan setelah unjuk rasa Hong Kong dan pembatasan visa bagi pejabat Cina,” kata sumber itu menambahkan.

Badan Keimigrasian Nasional Cina, yang bekerja di bawah Kementerian Keamanan Masyarakat, belum merespon untuk membicarakan tentang hal ini.

Perselisihan antara Cina dengan AS diperparah dengan munculnya serangkaian isu, termasuk persaingan perdagangan, HAM, dan kekhawatiran akan keamanan negara.

AS sendiri mengambil langkah besar dalam mengkonfrontasi Cina pada Mei lalu dengan melarang perusahaan teknologi raksasa Cina, Huawei, mendapat komponen dan teknologi dari AS tanpa izin pemerintah.

Pemerintah AS juga menuduh peranti teknologi buatan Huawei bisa digunakan oleh pemerintah Cina untuk memata-matai, yang kemudian berulang kali dibantah oleh Cina.

Hari Selasa (8/10), Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap pemerintah Cina dan pejabat Partai Komunis, yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau penyiksaan minoritas Muslim di provinsi Xinjiang, menurut Departemen Luar Negeri AS,  dikutip Reuters.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengacu pada putusan Departemen Perdagangan pada Senin untuk menambahkan 28 perusahaan dan biro keamanan publik Cina – termasuk perusahaan CCTV Hikvision – masuk ke daftar hitam perdagangan AS terkait perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur dan minoritas etnik Muslim lainnya. Pembatasan visa tersebut “menyempurnakan” aksi Departemen Perdagangan, katanya. (CK/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.