Bappenas: Tak Cukup Dana untuk Capai SDGs

Oleh: Icheiko Ramadhanty

Mataraminside.com, Jakarta – Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang darurat masalah pendanaan. Bambang mengatakan, akan ada tiga skenario dalam roadmap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Develpoment Goals (SDGs) Indonesia 2030, yaitu business as usual, intervensi moderat, dan intervensi tinggi.

Ketiga skenario tersebut akan diambil sesuai kebutuhan dan keadaan. Bambang menyatakan, akan ada satu skenario yang paling ideal untuk Indonesia dalam penentuan arah untuk mencapai SDGs dan hal tersebut membutuhkan dana yang tidak kecil.

“Kita tahu bahwa APBN kita tahun depan hanya Rp2,5 triliun yang sudah pasti tidak cukup, meskipun APBN tersebut sudah diperuntukkan untuk capaian SDGs,” ujar Bambang saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/10).

Bambang mengaku sudah membuat keputusan bahwa upaya pembiayaan tidak bisa bergantung pada pemerintah. Hal ini juga yang berusaha disadarkan oleh pemerintah kepada publik dan swasta bahwa SDGs itu bersifat multiplatform. “Multiplatform ini artinya, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembangunan bisa dilakukan oleh non-government,” ucapnya.

Bambang pun mengungkapkan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang tidak hanya mengajak, tetapi juga membiayai untuk capaian-capaian 17 poin dalam SDGs. Saat ini, Bappenas sudah mengajak pihak swasta untuk melakukan distribusi kebutuhan pembiayaan. Adapun kebutuhan pembiayaan investasi nonpemerintah dalam high scenario pada 2020-2024 sebesar Rp7.638 triliun dan pada 2025-2030 sebesar Rp 20.197 triliun.

“Peranan pembiayaan dari nonpemerintah diperkirakan terus meningkat seiring dengan waktu. Kontribusi pembiayaan nonpemerintah diperkirakan meningkat dari 38,2 persen menjadi 42,3 persen,” ujar Bambang.

Dia mengakui, peranan nonpemerintah saat ini memang belum terlalu besar. Itu karena mayoritas publik dan swasta masih beranggapan konsep pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah. “Karena konsepnya adalah pemerintah yang membangun karena publik sudah bayar pajak, tapi itu tidak cukup. Maka dari itu kita ajak pihak lain,” katanya.

Rencana Kementerian PPN/Bappenas ke depan adalah memfokuskan dalam menerima sumber pendapatan anggaran. Bambang mengatakan akan memfokuskan hal tersebut dengan bekerja sama dengan nonpemerintah, salah satunya kepada World Bank.

Di tengah masa akhir jabatannya sebagai menteri, dalam acara SDGs Annual Conference yang digelar hari ini, Bappenas telah melakukan kesepakatan atau MoU dengan beberapa pihak swasta untuk proses pendanaan pembangunan. Mereka adalah UNICEF, PT Unilever, Asian Venture Philanthropy Network (AVPN), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). (AIJ/Shn)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.