ATSI Surati Gubernur NTB Soal Mahalnya RPMT

Oleh: M Sahrul Hadinata |

Matataminside.com, Mataram – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyurati Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah terkait permohonan audiensi penyelesaian masalah tingginya biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi (RPMT) di sejumlah kabupaten/kota di NTB.

Tingginya biaya pungutan RPMT di sejumlah kabupaten/kota di NTB seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa Barat ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46IPIJU-XIU2OL4, tidak lagi berdasarkan nilai maksimum 2% dari NJOP.

Kemudian putusan MK tersebut diformulasikan khusus melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor: 5-209 tertanggal 9 September 2016, perihal ‘Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi’, dengan nilai besaran acuan RPMT per-menara per-tahun antara Rp2 juta sampai maksimal Rp3 juta.

‘’Sekarang kita diminta untuk membayar biaya RPMT minimal Rp3,4 juta hingga maksimal Rp19 juta per tahun,’’ kata Direktur Eksekutif RTMT, Sutrisman, dalam keterangan tertulis yang diterima Mataraminside.com, Rabu (19/6).

Menjawab keresahan ATSI tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Aryadi akan melakukan kajian dengan melibatkan instansi terkait.

‘’Lintas sektor salah satunya Biro Hukum. Karena ini menyangkut soal Perda harus dievaluasi apakah betul persyaratannya bertentangan dengan aturan di atas-nya,’’ kata I Gede Aryadi.(Sid)

Berita Terkait Lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.